Made budiasa dprd ubud

Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, menegaskan bahwa perjuangan Komisi V DPR RI salah satunya berfokus pada perlindungan nasib pengemudi online yang selama ini kerap terbebani oleh berbagai potongan dan kewajiban yang tidak adil. Hal itu disampaikan Adian saat Rapat Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI bersama Aliansi Pengemudi Online Bersatu, Rabu (10/9/2025).

Dalam rapat tersebut, Adian menyoroti praktik potongan berlapis dan kewajiban asuransi yang dinilai terlalu membebani para pengemudi. Menurutnya, pengemudi online saat ini dipaksa menanggung hingga empat jenis asuransi.

“Pengemudi online dibebani hingga empat jenis asuransi. Saat membuat SIM dan STNK, mereka sudah membayar asuransi. Lalu saat bekerja, masih dipotong lagi 15 persen, termasuk 5 persen untuk tunjangan kesejahteraan yang di dalamnya sudah mencakup asuransi,” ujar Adian dengan tegas.

Tagih 3 Poin Penting di Rapat Kerja Komisi V

Adian menegaskan, pada Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI berikutnya, pihaknya akan menagih tiga poin krusial kepada pemerintah dan aplikator. Pertama, terkait potongan jasa aplikasi yang dinilai terlalu besar dan merugikan pengemudi. Kedua, mendesak penghapusan program-program aplikator yang dianggap merugikan. Ketiga, memperjuangkan perlindungan hukum bagi para pengemudi online.

“Kalau negara tidak bisa menambahkan penghasilan rakyat, paling tidak jangan menambah bebannya. Sudah saatnya negara hadir untuk melindungi rakyat kecil. Jangan biarkan aplikator mengambil keuntungan berlebihan dari para pengemudi online,” tegas Adian, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua BAM DPR RI.

Tuntutan Keadilan Bagi Rakyat Kecil

Menurut Adian, pengemudi online merupakan salah satu sektor pekerja rakyat kecil yang menopang mobilitas masyarakat, namun justru sering diperlakukan tidak adil. Potongan besar dari aplikator hingga kewajiban berlapis menjadi masalah yang terus dikeluhkan.

Ia menilai, negara tidak boleh abai. Sebagai representasi rakyat, DPR RI berkewajiban memastikan regulasi yang melindungi pengemudi online agar mereka bisa bekerja dengan layak, tanpa harus dirugikan oleh aturan yang memberatkan.

“Pekerja online ini bukan sekadar penyedia jasa, tapi bagian dari denyut ekonomi rakyat. Mereka membantu masyarakat, menggerakkan roda ekonomi, dan berhak mendapatkan perlindungan yang seimbang,” imbuhnya.

Desakan untuk Pemerintah dan Aplikator

Isu kesejahteraan pengemudi online bukan hal baru, tetapi hingga kini solusi yang konkret masih minim. Adian menegaskan bahwa tekanan terhadap aplikator harus diperkuat agar tidak semena-mena membuat kebijakan sepihak.

Selain itu, pemerintah diharapkan tidak hanya hadir sebagai regulator yang memungut kewajiban, melainkan juga sebagai pelindung rakyat kecil yang selama ini menjadi tulang punggung transportasi berbasis digital di Indonesia. (TimNewsyess)