Made budiasa dprd ubud

Gianyar | Budiasaubud.com – 21 Mei 2025 — Sebuah lompatan besar dalam penegakan hukum berbasis kearifan lokal resmi diluncurkan di Kabupaten Gianyar. Peresmian Bale Kertha Adhyaksa oleh Kejaksaan Negeri Gianyar dilaksanakan serentak di 70 desa/kelurahan dan 273 desa adat, Rabu (21/5), bertempat di Bale Budaya Kabupaten Gianyar. Acara dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Dr. Ketut Sumedana, S.H., M.H., Gubernur Bali Wayan Koster, Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra, dan Anggota DPRD Gianyar Dapil Ubud, I Made Budiasa, M.Si.

Budiasa: Program Cerdas yang Selaras dengan Karakter Masyarakat Bali

Kehadiran I Made Budiasa, anggota DPRD Gianyar yang dikenal aktif mengawal isu desa adat dan pelestarian budaya, memberikan nuansa khusus pada acara ini. Ia menyampaikan apresiasi mendalam atas lahirnya program Bale Kertha Adhyaksa yang dinilai sebagai terobosan solutif dan berakar pada budaya Bali.

“Bale Kertha Adhyaksa adalah bentuk nyata dari hukum yang membumi dan dekat dengan masyarakat. Ini sejalan dengan karakter masyarakat Bali yang menjunjung tinggi kedamaian, musyawarah, dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan,” ujar Budiasa.

Menurutnya, pendekatan yang digunakan dalam program ini menjadi jembatan antara hukum nasional dan nilai-nilai adat yang hidup di masyarakat. Ia juga menegaskan dukungannya di lembaga legislatif untuk memperkuat program seperti ini agar memiliki keberlanjutan dan mendapat alokasi pendampingan yang memadai.

Hukum Berdamai, Bukan Menghakimi

Bale Kertha Adhyaksa mengusung konsep restorative justice, dengan penyelesaian permasalahan hukum melalui jalur damai, musyawarah, dan adat istiadat. Inovasi ini tidak hanya mempercepat penyelesaian sengketa di tingkat desa, tetapi juga mencegah kriminalisasi berlebihan dan menurunkan beban perkara di pengadilan maupun lembaga pemasyarakatan.

Bupati Gianyar, I Made Agus Mahayastra, menilai program ini sebagai langkah visioner dalam merespons dinamika sosial masyarakat. “Ini adalah upaya konkret untuk memelihara harmoni di tengah masyarakat yang kompleks, terutama di desa adat yang masih menjadi fondasi kehidupan di Bali,” jelasnya.

Gubernur Bali dan Kajati Bali: Kearifan Lokal Menuju Nasional

Gubernur Bali, Wayan Koster, menyebut Gianyar sebagai kabupaten keenam di Bali yang menjalankan program ini dan menyatakan keyakinannya bahwa model ini layak dijadikan rujukan nasional.

“Program ini adalah bagian dari visi Bali ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’. Hukum tak selalu harus keras, tapi bisa santun, bermartabat, dan berpihak pada harmoni,” katanya.

Sementara itu, Kajati Bali, Ketut Sumedana, menekankan bahwa program ini adalah pengejawantahan dari Pasal 18 UUD 1945 yang mengakui kesatuan masyarakat hukum adat. Ia berharap ke depan Bale Kertha Adhyaksa bisa menjadi program nasional yang ditopang oleh regulasi formal.

Penghargaan untuk Para Pengabdi Harmoni

Sebagai bentuk penghargaan terhadap pegiat hukum adat, Kejaksaan Negeri Gianyar juga memberikan apresiasi kepada para tokoh lokal yang aktif dalam penyelesaian konflik secara damai, di antaranya:

Perbekel Desa Bakbakan
Bendesa Adat Ganggangan Cangi
Ketua LPD Padang Tegal

Mereka dinilai berhasil membangun kultur penyelesaian konflik berbasis musyawarah yang menjadi ciri khas masyarakat Bali.

Dengan hadirnya Bale Kertha Adhyaksa, Kabupaten Gianyar resmi memasuki babak baru dalam tata kelola hukum berbasis budaya. Kehadiran tokoh-tokoh seperti I Made Budiasa menjadi penanda kuat bahwa kolaborasi antara eksekutif, legislatif, adat, dan kejaksaan mampu melahirkan sistem hukum yang membumi, adil, dan berkelanjutan. (Tim Newsyess)